AWAL IMPREALISME PERANCIS HINGGA PENGARUH KOMUNIS
VIETNAM DI LAOS
(Di susun guna memenuhi tugas
mata kuliah Sejarah Asia Tenggara 2)
(dosen pengampuh mata kuliah
Sumaryono, MSi)
Oleh:
JAMALUDDIN
100210302021
MUHAMMAD MUSTAQIM 100210302022
FIRDAUSI MARSHEILA 100210302025
DYAH RAHMAWATI 100210302026
WIKANDIAS SATYA D 100210302027
GALIH SATRIA PERMADI 100210302029
PROGRAM
STUDI SEJARAH
JURUSAN ILMU
PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN
DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2012
KATA PENGANATAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia Nya kepada penulis,
sehingga penulis berhasil menyelesaikan Makalah ini yang
alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul Awal Imprealisme Prancis Hingga Pengaruh Komunis
Vietnam di Laos
Penulis menyadari bahwa Makalah ini
masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak
yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan Makalah ini.
Akhir kata, penulis
sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam
penyusunan Makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kami. Amin.
Pemulis
DAFTAR ISI
DAFTAR
ISI
COVER
Kata Pengantar
Daftar Isi
................................................................................................................ 1
BAB I Pendahuluan
............................................................................................... 2
1.1. Latar
Belakang
........................................................................................... 2
1.2. Rumusan Masalah
.................................................................................... 2
1.3. Tujuan
....................................................................................................... 3
BAB II
..................................................................................................................... 4
2.
Pembahasan
( Kepemimpinan Rasulullah Saw Sebagai Pelopor
Perubahan Sosial)............ 4
2.1. Kondisi
Masyarakat Arab Pra Islam
........................................................... 4
2.1.1.
Aspek Agama
................................................................................... 4
2.1.2.
Aspek Politik ..................................................................................... 5
2.1.3.
Aspek Sosial
..................................................................................... 6
2.1.4.
Aspek Kebudayaan
........................................................................... 7
2.2. Nabi Muhammad Pembawa Perubahan Sosial
......................................... 7
2.2.1.
Tahap Persiapan Perubahan ............................................................ 8
2.2.2.
Menentukan Objek Perubahan.......................................................... 10
2.2.3.
Tahap Proses Perubahan.................................................................. 10
2.2.4.
Metode Perubahan ........................................................................... 10
2.2.5.
Pengoptimalan Sumber Daya
.......................................................... 11
2.3. Pemerintahan
Pada Masa Nabi Muhammad SAW..................................... 11
BAB III PENUTUP
............................................................................................ 15
3.1.
KESIMPULAN
............................................................................................. 15
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 16
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Sejarah Laos pada awalnya didominasi
oleh Kerajaan Nanzhao, yang diteruskan pada abad ke-14 oleh kerajaan lokal Lan
Xang yang berlangsung hingga abad ke-18, setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut.
Kemudian Perancis menguasai wilayah ini pada abad
ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina
Perancis pada 1893.
Setelah penjajahan Jepang selama Perang Dunia II, negara ini memerdekakan diri
pada 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong.
Keguncangan politik di negara
tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang
Indochina Kedua yang lebih besar (disebut juga Perang Rahasia) yang menjadi
faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali
kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang
pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil
alih negara ini, mereka mengganti namanya menjadi Republik Demokratik Rakyat
Laos yang masih berdiri hingga saat ini. Laos mempererat hubungannya dengan
Vietnam dan mengendurkan larangan ekonominya pada akhir dekade 1980an dan
dimasukkan ke dalam ASEAN pada 1997.
1.2
Rumusan Masalah
1.2.1
Bagaimanakah
awal imprealisme Perancis ke Laos?
1.2.2
Bagaimanakah
pengaruh komunis Vietnam di Laos?
1.2.3
Bagaimana
perlawanan kaum anti komunis di laos?
1.3
Tujuan Masalah
1.3.1
Untuk
mengetahui awal imprealisme Perancis ke Laos !
1.3.2
Untuk
mengetahui pengaruh komunis Vietnam di Laos !
1.3.3
Untuk
perlawanan kaum anti komunis di laos.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Awal Imprealisme Perancis ke Laos
Laos dapat dikuasai tanpa kendala
berarti sejak 20 Januari 1893, Laos dimasukkan ke dalam wilayah koloni
Perancis. Penjajahan itu berlangsung selama 52 tahun. Ketika Perang Dunia Kedua
akan berakhir, tentara Jepang datang dan menjajah Laos. Akan tetapi, pendudukan
tentara Jepang atas Laos hanya berlangsung sebentar karena tentara Perancis
kembali datang ke Laos dan berhasil memukul mundur tentara Jepang dari kawasan
itu. Tahun 1949, Laos diberi status otonomi oleh Perancis, sampai akhirnya
rakyat kawasan tersebut bangkit melawan penjajah Perancis. Laos akhirnya
memperoleh kemerdekaannya tahun 1953.
Seperti yang diketahui, bahwa
Indo-China pada dasarnya terdiri atas Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sejak zaman
kuna hingga zaman modern, kawasan Indo-China merupakan daerah yang penuh dengan
gejolak, baik yang berupa perebutan kekuasaan, perang saudara maupun melawan
imperialisme asing. Prancis adalah bangsa Barat yang berhasil menanamkan
kekuasaannya di Indo-China. Vietnam adalah Negara di kawasan Indo-China yang
paling keras melawan imperialisme Prancis, terutama pada pemerintahan Tu-Duc,
jadi pada tahap awal penjajahannya di kawasan Indo-China difokuskan untuk
menguasai Vietnam terlebih dahulu.
Sejak tahun1868, Perancis
mengirimkan sebuah ekspedisi awal ke Laos untuk menyelidiki rute perdagangan
sungai Mekong ke Cina. Pada tahun 1886, Perancis mendapat izin dari Laos untuk
memperluas pemerintahannya di Laos dengan menempatkan wakil konsulat di Luang
Prabang. Dalam perang Vietnam-Prancis yang berlangsung pada 1883, pihak Vietnam
mengalami kekalahan dan disepakati perjanjian Hue 1883 yang menetapkan bahwa
Vietnam harus mengakui naungan Prancis atas Vietnam. Sejak itulah Prancis
betul-betul berkuasa atas seluruh Vietnam dan melanjutkan perluasan imperiumnya
ke wilayah Laos dan Kamboja.
Pada tahun 1887, Laos, mengantisipasi ekspansi bangsa Perancis
dengan mengosongkan sebagian besar daerah Laos. Laos dapat dikuasai tanpa
kendala berarti sejak 20 Januari 1893. Tahun berikutnya Kamboja dapat dikuasai.
Jadi pada tahun 1894 Prancis telah mampu menguasai kawasan Indo-China dan
menyatakan daerah tersebut adalah daerah protektorat Prancis. Politik kolonial
Prancis di Laos termasuk dalam politik Prancis yang diterapkan di kawasan
Indo-China. Politik kolonial Prancis secara garis besar dikonsentrasikan pada
bidang politik, ekonomi dan social budaya. Dalam bidang politik, pemerintahan
kolonial Prancis melakukan pengendalian kekuatan gerakan perlawanan local
dengan politik pecah belah. Langkah utama yang dilakukan adalah pembagian
territorial Indo-China. Hal ini terbukti, bahwa setelah Prancis berhasil
menguasai seluruh kawasan Indo-China serta dapat melumpuhkan perlawanan dan
kerusuhan-kerusuhan di daerah Tongking, Chochin-China dan daerah lain, pada
Oktober 1887 Prancis menentukan politik pemerintahan kolonial atas Indo-China.
Wilayah Annam, Tongking, Laos dan Kamboja sebagai daerah protektorat kolonial
Prancis langsung di bawah kekuasaan Menteri Luar Negeri. Sejak tahun 1989
Kamboja, Chonchin-China, Annam dan Tongking dijadikan sebuah Union Indo-China.
Pemerintahan yang lebih tinggi dipercayakan kepada seorang
gubernur Jendral Sipil yang membawahi lima departemen. Bidang Ekonomi Prancis melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam dan penduduk Indo-China. Tetapi Perancis tidak banyak tertarik dengan wilayah Laos.
gubernur Jendral Sipil yang membawahi lima departemen. Bidang Ekonomi Prancis melakukan eksploitasi terhadap kekayaan alam dan penduduk Indo-China. Tetapi Perancis tidak banyak tertarik dengan wilayah Laos.
Paris mengirimkan pejabat-pejabat
resmi Vietnam ke Laos untuk mengatur pemerintahan, tetapi peranannya hanya
sedikit dalam mengembangkan perekonomian Laos. Bidang social budaya, Prancis
menerapkan politik asimilasi yaitu memasukkan budaya Prancis ke Indo-China atau
dengan kata lain mem-Prancis-kan Indi-China. Namun demikian politik Prancis ini
gagal karena Prancis ragu-ragu dalam memperluas pendidikan karena takut timbul
nasionalisme dari kaum terpelajar.
2.2 Kemerdekaan Laos
Pada bulan September 1940, setelah
Perancis diserang oleh Jerman, pasukan Jepang menduduki Indo-cina dengan tanpa perlawanan. Secara resmi
kekuatan kolonial Perancis meninggalkan seluruh instalasi militernya untuk
digunakan pasukan Jepang. Dan juga terjadi pertukaran pemerintahan kolonial
Perancis secara resmi ke Jepang. Perang dunia II tidak banyak mengakibatkan
kerusakan di Laos, bila dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara
lainnya, seperti Myanmar dan Filipina. Di Asia Timur, Perang dunia ke II
berakhir pada tanggal 14 Agustus 1945, yang ditandai dengan menyerahnya Jepang
kepada sekutu. Kemudian, Perancis mencoba mendirikan kembali kekuatan
kolonialnya di Kamboja, Vietnam dan Laos.
Pada tanggal 1 September 1945,
negara Laos menyatakan kemerdekaannya. Perancis menolak untuk menerima hal
tersebut, dan membalas dengan mengirim pasukannya ke Laos. Perang gerilya
berawal ketika tentara Laos melawan kekuatan kolonial Perancis. Tiga orang
pangeran yang terkenal melawan penjajah adalah Pangeran Souvanna Phoma,
Pangeran Souphanavong dan Pangeran Oune Sananikone. Pangeran Souphanavong yang
banyak berkenalan dengan paham sosialisme dan menjalin hubungan dengan Ho Chi
Minh dikenal sebagai pemimpin kelompok komunis. Sebaliknya Pangeran Oune Sananikone
yang lebih dekat dengan Muangthai dikenal sebagai pemimpin yang beraliran
nasionalis. Sedangkan Souvanna Phoma kakak dari Souphanavong lebih mengambil
jalan tengah. Terdesaknya Prancis dikawasan Indo-Cina sebagai akibat dari
perlawanan yang sangat gigih dari kelompok komunis dikawasan Indo-China yang
bersatu untuk mengusir imperialsme Negara-negara sekutu seperti Amerika,
Prancis, Inggris mengadakan konverensi Jenewa pada tanggal 25 April 1954 utuk
membahas masalah Korea dan Indo-China. Selain itu China, Uni Soviet, Republik
Sosialis Vietnam (Vietmin), Vietnam Selatan, Kamboja, Laos, Korea Utara dan
Korea Selatan hadir dalam konverensi Jenewa. Pada 20 Juli 1954 konverensi
Jenewa menghasilkan 6 bab dan 57 pasal, yang terkait dengan Indo-China antara
lain berisi keputusan mengakui kemerdekaan penuh pada Kamboja, Laos, dan
Vietnam. Serta diputuskan pula pembagian Vietnam menjadi Vietnam Utara dan
Vietnam Selatan.
Dengan ketiga aliran yang ada di
Laos ternyata sulit untuk membangun aliansi. Apalagi setelah kedatangan Amerika
Serikat sesudah Perang Dunia II dalam rangka mempopulerkan doktrin John Foster
Dulles yang anti komunis. perpecahan
antara pemimpin Laos semakin menajam setelah Souphanavong dengan partai Pathet
Lao yang beraliran komunis melancarkan serangan dan pengaruh di Laos dengan bantuan
tentara Viet Minh. Sedangkan golongan kanan yang nasionalis dibawah pimpinan
Sananikone menjadi lebih kaya karena bantuan Amerika Serikat. Meski kelompok
nasionalis ini kurang popular dalam kepemimpinannya di Laos, nampaknya Laos
lebih cenderung mengambil jalan tengah, walaupun kepopuleran golongan Pathet
Lao cukup menonjol. Sehubungan dengan itulah maka dalam perkembangannya yang
berhasil dan banyak menduduki jabatan Perdana Menteri (PM) adalah Souvana Phoma.
Pada waktu menduduki jabatan Perdana Menteri,
Phouma terus berusaha untuk
membentuk koalisi dengan adiknya Souphanavong. Dan hal ini pernah tercapai
dalam tahun 1973, setelah Souvanna Phoma bersama Vongvichit dari pihak Pathet
Lao membubuhkan tanda tangan diatas kertas perjanjian damai pada hari ke 23
Februari 1973.
2.3 Pengaruh Komunis Vietnam di Laos
Sejak abad
ke-18, wilayah Indocina termasuk Laos dikuasai oleh Prancis. Namun ketika
Perang Dunia II pecah, Prancis sempat kehilangan kontrol atas wilayah Indocina
dan sejak tahun 1940 wilayah Indocina berada di bawah kekuasaan Jepang.
Menyusul jatuhnya bom atom di tanah Jepang pada bulan Agustus 1945, Jepang
mengaku kalah di akhir Perang Dunia II dan kemudian meninggalkan kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah
bekas jajahannya, termasuk di Laos. Merespon hal tersebut, pada bulan Oktober
1945 sebuah gerakan nasionalis setempat yang bernama "Lao Issara"
(Laos Merdeka) muncul di Laos dan mengklaim dirinya penguasa baru negara tersebut.
Usai
berakhirnya Perang Dunia II di tahun 1945, Prancis yang dulu menguasai wilayah
Indocina berniat menguasai kembali wilayah yang berlokasi di sebelah selatan
daratan Cina tersebut. Namun, keinginan Prancis tersebut tidak berjalan mulus
karena mendapat penolakan dari sebagian rakyat Laos yang pro-Lao Issara
sehingga sebagai akibatnya, pecahlah perang antara pasukan Prancis melawan
pasukan Lao Issara yang dipimpin oleh Pangeran Souphanouvong. Dalam
perkembangannya, pasukan Prancis yang dari segi kekuatan dan pengalaman memang
lebih unggul berhasil menduduki kembali seluruh wilayah Laos pada tahun 1946.
Pasca kegagalan
menghentikan pasukan Prancis di Laos, sebagian anggota Lao Issara yang masih
tersisa dan enggan bekerja sama dengan Prancis kemudian melarikan diri keluar
Laos. Organisasi Lao Issara lantas dibubarkan pada tahun 1949 dan setahun
sesudahnya, sebagian anggotanya yang ada di Vietnam Utara lalu mendirikan
kelompok bersenjata baru bernama Pathet Lao (Negeri Lao) yang berhaluan
komunis. Sejak pendiriannya, Pathet Lao memiliki cita-cita mendirikan rezim
republik komunis di tanah Laos menggantikan rezim kerajaan buatan Prancis.
Karena faktor kedekatan ideologi, Pathet Lao dalam perkembangannya juga kerap
bekerja sama dengan kelompok Viet Minh pimpinan Ho Chi Minh yang bermarkas di
Vietnam Utara.
Walaupun sudah
berdiri sejak tahun 1950, Pathet Lao baru menunjukkan keberadaannya di medan
perang pada tahun 1953. Di tahun itu, Pathet Lao yang dibantu oleh puluhan ribu
prajurit Viet Minh melakukan penyerbuan ke wilayah Laos utara dan kemudian
mendirikan semacam pusat pemerintahan rahasia berhaluan komunis di sana. Tidak
lama kemudian, pasukan gabungan Viet Minh dan Pathet Lao melakukan
serangan-serangan susulan untuk menguasai wilayah Laos tengah, namun upaya mereka
berhasil digagalkan oleh pasukan Prancis yang dibantu oleh pasukan Kerajaan
Laos yang anti-komunis.
Kegagalan
memperluas wilayah taklukannya tidak membuat kubu Pathet Lao dan Viet Minh
patah arang. Di awal tahun 1954, pasukan gabungan keduanya kembali melakukan
serangan ke wilayah Laos dari balik perbatasan Vietnam. Perlahan tapi pasti,
mereka berhasil mendesak mundur pasukan Prancis dan memutus suplai logistiknya.
Puncaknya adalah ketika pada bulan Mei 1954, pasukan Viet Minh berhasil
menduduki pangkalan militer Prancis di Dien Bien Phu yang berlokasi di
perbatasan Laos-Vietnam.
Usai jatuhnya
pangkalan militer Dien Bien Phu ke tangan pasukan Viet Minh, Prancis yang
merasa tidak sanggup lagi meneruskan perang melawan Viet Minh akhirnya mulai
terlibat perundingan dengan perwakilan-perwakilan dari wilayah jajahannya di
Indocina. Perundingan itu juga diikuti oleh negara-negara besar lainnya seperti
Uni Soviet, Cina, dan AS.
Bulan Juli 1954
atau sebulan
sesudah kekalahan pasukan Prancis di tanah Indocina, sebuah kesepakatan yang
dikenal sebagai "Kesepakatan Jenewa" (Geneva Accords) akhirnya
berhasil dicapai. Beberapa poin penting dari perjanjian tersebut adalah
wilayah-wilayah jajahan di Prancis akan segera dimerdekakan dan sebuah zona bebas militer dibentuk di wilayah
tengah Vietnam (zona ini kelak menjadi batas antara Vietnam Utara dan
Selatan). Laos sendiri kemudian dimerdekakan sebagai negara dengan bentuk
pemerintahan kerajaan konstitusional, sementara para anggota Pathet Lao yang
disokong oleh Viet Minh masih mengontrol sebagian wilayah utara Laos. Sebagai
akibatnya, wilayah Laos pun saat itu ibarat terbelah 2 antara wilayah kerajaan
di selatan dan wilayah komunis di utara.
Tahun 1956
alias 2 tahun usai dicapainya Kesepakatan Jenewa, Pathet Lao mendirikan partai
politik baru bernama Neo Lao Hak Sat (NLHS; Front Patriotik Lao) sebagai sayap
politiknya. Setahun berikutnya, sebuah pemerintahan koalisi akhirnya dibentuk
di mana kubu Pathet Lao menguasai 1/3 dari total jatah kursi di pemerintahan.
Namun, pembentukan pemerintahan koalisi itu tidak lantas menandakan akhir dari
perpecahan di Laos. Perbedaan pendapat dengan kubu netralis dan sayap kanan
yang pro-Kerajaan membuat aktivitas pemerintahan di Laos masih belum dapat
berjalan.
Situasi semakin
panas ketika di tahun 1958, kubu Vietnam Utara yang berhaluan komunis mengklaim
sejumlah desa di Laos utara sebagai bagian dari wilayahnya. AS yang berusaha
menekan pengaruh komunis di Indocina lantas mulai menyokong Kerajaan Laos
secara diam-diam.
Tahun 1959 setelah
masing-masing kubu dalam pemerintahan gagal menemukan titik temu, pemerintahan
koalisi Laos akhirnya runtuh. Runtuhnya pemerintahan koalisi tersebut lantas
diikuti dengan pecahnya perang sipil di tanah Laos antara pihak Pathet Lao yang
disokong Vietnam Utara (Viet Minh), Kerajaan Laos yang disokong oleh AS, dan
pihak netralis. Di tahun yang sama, kubu Vietnam Utara juga mulai memakai
wilayah Laos sebagai jalur rahasia untuk menyelundupkan suplai logistik dari
wilayah utara ke milisi-milisi komunis Viet Kong yang beroperasi di Vietnam
Selatan. Jalur tersebut kelak dikenal dengan nama "jalan kecil Ho Chi
Minh" (Ho Chi Minh trail). Setahun kemudian, perang sipil di Laos
mengerucut menjadi perang antara 2 kubu setelah pihak netralis memutuskan untuk
bersekutu dengan Pathet Lao.
Intensitas
perang sipil di Laos semakin panas setelah di akhir tahun 1959, Uni Soviet
memutuskan untuk mulai mengucurkan bantuan persenjataan ke Vietnam Utara dan Pathet
Lao. AS lantas meresponnya dengan membagi-bagikan senjata kepada milisi-milisi
dari etnis Hmong yang pro-Kerajaan & mengirimkan bantuan pesawat tempur
untuk pihak Kerajaan Laos via Thailand sejak tahun 1961. Para agen rahasia AS (CIA) juga mulai
disusupkan ke wilayah Laos untuk melatih para penduduk di kawasan-kawasan
perbukitan Laos untuk menjadi pasukan milisi anti-komunis. Sebagai akibatnya,
aksi jual beli serangan antara pihak Kerajaan dan pihak komunis pun semakin sengit.
Selama perang, wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak komunis terkonsentrasi di
sebelah utara dan
timur Laos.
Hingga beberapa
tahun berikutnya, situasi perang di Laos tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda
akan segera berakhir. Menanggapi situasi tersebut, AS pun lantas memutuskan
untuk terjun langsung ke medan perang. Sejak tahun 1964, pesawat-pesawat tempur
mereka melakukan pemboman ke pangkalan-pangkalan militer dan jalur rahasia yang digunakan
oleh pasukan komunis. Tidak hanya itu, AS juga merekrut sekitar 21.000 orang
Thailand untuk dijadikan tentara bayaran sebagai bantuan bagi pihak Kerajaan
Laos. Sebagai akibatnya, aktivitas perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh
kubu Pathet Lao sempat menurun pada periode ini, namun aliran bantuan dari
Vietnam Utara dan
sekutunya membuat Pathet Lao bisa tetap bertahan.
2.4 Perlawanan Kaum Anti Komunis di Laos
Sejak itu Laos berangsur-angsur dikuasai
oleh Pathet Lao, banyak orang, bekas pejabat pemerintahan lama dan orang orang
yang setia pada raja, berusaha mengadakan perlawanan terhadap penguasa baru.
Penguasa baru Laos di samping menghadapi golongan nasionalis juga masih
menghadapi serangan-serangan dari suku Meo yang tidak mau tunduk pada penguasa
Pathet Lao.
Pada
perkembangan selanjutnya suku Meo dan golongan kanan bergabung melawan penguasa
Pathet Lao. Dari Bangkok tanggal 7 Januari 1976 diberitakan bahwa tentara dari
suku Meo telah menyerang dan menewaskan enam tentara Pathet Lao di daerah
pegunungan dekat Vientiane. Sementara itu seorang pemimpin suku Meo mengatakan
kepada AFP di Bangkok tanggal 20 Januari 1976 bahwa :
1) suku Meo sekarang menguasai kembali daerah Long
Chen
2) suku Meo mempunyai 7.000-8.000 orang tentara
yang beroperasi di Laos dan diorganisir dalam kelompok-kelompok gerilya
kecil-kecil
3) seku Meo mempunyai cukup persediaan suplai
senjata.
Tanggal 8 dan
9 maret gerilyawan Front Rakyat Laos yang anti komunis menyerang penjara Tam
Khe dekat Viantiane dan menewaskan 20 orang penjaganya. Surat kabar Bangkok,
Thairath tanggal 27 Maret 1976 memberikan bahwa:
1) gerilyawan
anti komunis Laos telah membangun pengkalan-pangkalan di pulau-pulau penting di
Sungai Mekong antara Savanrakhat dan Pakse
2) sekitar 200
gerilyawan telah melakukan beberapa serangan terhadap pasukan penguasa Pathet
Lao.
3)
gerilyawan-gerilyawan tersebut mempunyai senjata- senjata yang baik dan amunisi
yang cukup.
Suatu pertempuran lain terjadi di selatan
Vientiane tanggal 23 Maret 1976 antara pasukan Pathet Lao dan gerilyawan anti
Komunis mengakibatkan empat tentara Pathet Lao tewas dan dua buah instalasi
artelari di Simmano dan Khoyaideng hancur. Sedang di desa-desa sebelah timur
Viantiene tanggal 21 Maret 1976 gerilyawan anti komunis menghadang iringan
militer Pathet Lao dan menewaskan lima tentara Pathet Lao. Dua granat yang
hendak meledak di Keduataan besar Uni Soviet tanggal 13 Maret 1976
mengakibatkan empat diplomat Uni Soviet luka-luka. Kemudian segerombolan
penyerang melemparkan dua granat ke Keduataan Besar Kuba tanggal 3 April 1976.
dari Bangkok tanggal 16 April 1976 diberitakan bahwa gerilyawan anti komunis
Laos yang menemakan dirinya Front Patriotik Revolusioner Laos (LRPF) telah
menyatakan bertanggungjawab atas serangan-serangan terhadap kedua kedutaan
tersebut. Lewat selebaran-selebaran, kelompok ini menyatakan bahwa:
1) pihak Uni
Soviet dengan terang-terangan telah memberdayakan rakyat Laos untuk menjadikan
kerajaan Laos sebagai satelit Uni Soviet
2) LRPF akan
melancarakan serangan terhadap orang-orang Uni Soviet di negar-negara yang menandatangani persetujuan
Jenewa tahun 1954 yang menjamin netralitas Kerajaan Laos dibawah dwi ketua Uni
Soviet dan Inggris.
Untuk menanggulangi serangan-serangan dari
gerilyawan nasionalis pemerintah Laos secara terus-menerus berusaha membasmi
gerakan-gerakan itu. Dari Bangkok tanggal 4 April diberitakan bahwa pemerintah
Laos telah mengoperasikan pesawat-pesawat tempur pembom buatan AS, T-28, untuk
menghancurkan perlawanan gerilyawan nasionalis di Laos Utara. Radio Laos
tanggal 20 Maret mengecam perbuatan sabotase, subversi dan pengrusakan yang
dilakukan golongan anti revolusioner, dan mendesak rakyat serta Angkatan
Bersenjata untuk memperkuat keamanan dan memepertinggi kewaspadaan. CIA telah
mengorganisir golongan tersebut dan berusaha menjadikan Muangthai sebagai
pangkalan anti Laos. Seorang bekas perwira Laos yang lari ke Muangthai menyatakan
di Nong Khai tanggal tanggal 6 Mei 1976 bahwa Pathet Lao sedang memperbaiki
semua pesawat-pesawat tempur dan transportasi yang ditinggalkan oleh bekas
Angkatan Udara Laos untuk mempersiapkan operasi militer besar-besaran guna
menghadapi beberapa gerakan gerilyawan yang telah muncul di beberapa daerah di
Laos. Unutk itu, ahli-ahli mesin Pathet Lao yang belajar selama tiga tahun di
Uni Soviet telah kembali ke Laos.
Seorang
pemimpin suku Meo menyatakan di Bangkok tanggal 22 Juli 1976 bahwa ratusan gerilyawan
suku Meo telah tewas akibat pemboman Pathet Lao di daerah Long Cheng (200 km
sebelah timur Vientiane), sasaran pemboman tersebut sebenarnya Muong Cha, Pha
Oio, Phi Khaio dan Pha Khas, serta sebuah pesawat intai dan holikopter Pathet
Lao yang dikemudikan oleh pilot-pilot Uni Soviet berhasil di tembak jatuh.
Suku Meo dan
rakyat Laos yang anti komunis terus melancarkan perlawanan dengan nama “Tentara
Anak Surga”. Perpecahan terjadi antara golongan ekstrim yang di pimpin oleh PM
Kaysone Phomvihan dan kelompok moderat yang dipimpin oleh Presiden
Souphanouvong. Jumlah suku Meo yang mengungsi ke Muangthai saat itu
diperkirakan 40.000 orang. Sekitar 500 tahanan politik melarikan diri dari
penjara Vientiane pada tanggal 25 April 1976 setelah berhasil merebut senjata-senjata
dari gudang penjara dan menewaskan 12 orang penjaganya. Bong Souvannavong,
bekas politikus terkemuka Laos dan Pangeran Sonk Banavong termasuk diantara
para tahanan berhasil melarikan
diri.
Tanggal 26
April 1976 penguasa Laos menyatakan berlakunya jam malam di Vientiane utnuk
mencari para tahanan yang melarikan diri. Sementara itu beberapa tahanan yang
sampai di Muangthai menyatakan bahwa sekitar 100 tahanan telah terbunuh. Untuk
mencegah masuknya para
tahanan, Muangthai telah menutup dua pos perbatasan dan menghentikan lalu
lintas ferry di Sungai Mekong.
Pada tanggal
27 April 1976 di sungai Mekong terjadi pertempuran antara Pathet Lao dan para
tahanan yang melarikandiri. Sampai pada tahun 1978 penguasa Muangthai telah
menahan 50 tahanan yang berhasil menyeberangi sungai Mekong. Dikabarkan bahwa
sekitar 150 tahanan masih bebas di Laos dan 180 orang lainnya ditangkap.
Sidang Majelis
Rakyat Tertinggi pertama berlangsung Di Vientiane tanggal 23 Desember 1975- 3
Januari 1976 dan memutuskan membuat
rancangan konstitusi baru, rencana kerja Majelis serta program pemerintah hari Nasional Laos tanggal 2 Desember
1976. dari Vientiane tanggal 11 April 1976 diberitakan bahwa pemerintahan Laos
telah memulai suatu revolusi kebudayaan pertama. Untuk melaksanakan revolusi
tersebut, diadakan indoktrinasi-indoktrinasi khusus untuk para pemuda yang
menganggur, para perusuh, para pejudi, dan pecandu obat bius. Ratusan orang
telah ditahan termasuk orang-orang asing yang kebanyakan berasal dari Vietnam
dan China (Suara Karya, 12 April 1976). Radio Laos tanggal 11 Mei 1976
memberitakan bahwa pemerintahan Laos telah membebaskan kelompok pertama bekas
perwira-perwira golongan kanan yang menjalani pendidikan kembali selama satu
tahun. Mereka yang dibebaskan itu ditugaskan kembali dan di satukan ke dalam
resimen baru.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Indo-China pada dasarnya terdiri atas
Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sejak zaman kuna hingga zaman modern, kawasan
Indo-China merupakan daerah yang penuh dengan gejolak, baik yang berupa
perebutan kekuasaan, perang saudara maupun melawan imperialisme asing. Prancis
adalah bangsa Barat yang berhasil menanamkan kekuasaannya di Indo-China.
Vietnam adalah Negara di kawasan Indo-China yang paling keras melawan
imperialisme Prancis, terutama pada pemerintahan Tu-Duc, jadi pada tahap awal
penjajahannya di kawasan Indo-China difokuskan untuk menguasai Vietnam terlebih
dahulu.
Di pertengahan hingga paruh akhir abad ke-20, wilayah ini
cukup terkenal bukan karena kemakmurannya, tapi karena perang besar yang
melanda wilayah tersebut & melibatkan negara-negara besar peserta Perang
Dingin (Cold War). Dalam perang di kawasan Indocina pada periode tersebut,
salah satu pihak yang sebenarnya cukup menonjol tapi kalah pamor dibandingkan
AS atau kelompok milisi Viet Kong adalah Pathet Lao.
Pathet
Lao (bahasa Laos dari "negeri Laos") adalah sebuah kelompok berhaluan
nasionalis komunis dari Laos. Awalnya dibentuk untuk mengusir Prancis dari
tanah Indocina, dalam perkembangannya kelompok ini kemudian juga ikut terlibat
dalam perang di Laos & Vietnam. Menyusul berakhirnya Perang Vietnam di
tahun 1975 dengan kemenangan pihak komunis, Pathet Lao pun menjadi penguasa
baru Laos tak lama sesudahnya. Kini, Pathet Lao adalah kelompok paling dominan
di tanah Laos lewat sayap politiknya yang bernama Phak Pasason Pativat Lao
(Partai Revolusioner Rakyat Laos) & sayap militernya yang sekarang telah
dirombak ulang menjadi tentara nasional Laos.
DAFTAR PUSTAKA
Hall, D.G.E. tanpa tahun. Terjemahan I.P Soewasha. Sejarah
Asia tenggara. Surabaya: Usaha Nasional

Tidak ada komentar:
Posting Komentar